Koperasi desa 'Merah Putih' Jadi Fokus Baru, Bumi Dipasena Mulya Lakukan Penyesuaian APBKAM Perubahan 2025

Bumi Dipasena Mulya — Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Mulya terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kampung melalui penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasinya dalam kegiatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan (RAPBKAM-Perubahan) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK/K) Kabupaten Tulang Bawang pada Kamis (03/07).

Dalam kegiatan evaluasi yang berlangsung di Kantor DPMK/K tersebut, Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Mulya mengutus Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan untuk mengikuti pembahasan teknis bersama perwakilan kampung lainnya se-Kecamatan Rawa Jitu Timur. 

Evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme penting untuk menyesuaikan rencana anggaran kampung sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kegiatan terkini. Salah satu fokus utama perubahan dalam APBKAM Bumi Dipasena Mulya adalah penambahan anggaran untuk pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) “Merah Putih” melalui penganggaran pembuatan akta notaris.

“Melalui APBKAM Perubahan ini, kami masukkan anggaran untuk pembuatan akta notaris sebagai syarat legalitas pembentukan Kopdes ‘Merah Putih’. Ini merupakan komitmen kami dalam memperkuat kemandirian ekonomi kampung dan membuka ruang usaha produktif berbasis koperasi,” ungkap Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya dalam keterangannya di tempat terpisah.

Langkah ini dinilai strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pemerintah kampung berharap koperasi yang akan dibentuk mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Tak hanya menjadi ajang evaluasi anggaran, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi efektif antara pemerintah kampung dan DPMK/K untuk menyelaraskan program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Dengan penyesuaian Rancangan APBKAM Perubahan ini, Bumi Dipasena Mulya optimis dapat menjalankan program-program prioritas yang tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.