Serap Aspirasi Warga, Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Mulya Susun RKP 2027 dan Dorong Peningkatan PBB 2026

Bumi Dipasena Mulya– Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur, menggelar Musyawarah Kampung (Muskam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) Tahun 2027 sekaligus sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kampung Bumi Dipasena Mulya pada Senin (26/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Camat Rawajitu Timur melalui Kasi Pelayanan Umum, Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya beserta perangkat kampung, pendamping desa, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Babinsa, para Ketua RW dan RT, TP-PKK, Karang Taruna, PPKBD, KPM, serta kader Posyandu.

Musyawarah dipimpin langsung oleh Ketua BPK Bumi Dipasena Mulya, Kusnan Sutanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Muskam penyusunan RKP merupakan agenda rutin tahunan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan kampung untuk tahun anggaran berikutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran Dana Desa (DD) menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan program pembangunan. Oleh karena itu, tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam RKP Tahun 2027.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita perlu menentukan skala prioritas. Harapannya, usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kampung,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya, Sutanto, menyampaikan perhatian khusus terhadap realisasi penerimaan PBB Tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa capaian pembayaran PBB hingga 26 Oktober 2026 masih berada di angka 38 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sutanto mengajak seluruh perangkat kampung, Ketua RT dan RW, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

“Mari kita bersama-sama berusaha mengajak masyarakat untuk membayar PBB Tahun 2026. Capaian kita saat ini masih jauh dari target, sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak agar target penerimaan PBB dapat tercapai,” ajaknya.

Dalam musyawarah tersebut, sejumlah usulan prioritas pembangunan berhasil dihimpun untuk menjadi bahan penyusunan RKP Tahun 2027. Usulan tersebut meliputi rehabilitasi jalan, pembuatan atau rehabilitasi lapangan voli, serta pengembalian nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti semula.

Berbagai usulan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran dan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Mulya berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membayar PBB juga diharapkan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bersama membangun kampung, bersama meningkatkan kesadaran pajak demi Bumi Dipasena Mulya yang lebih maju dan sejahtera.